Warga
Juling Desak Kejari Usut Kasus Gapoktan Fiktif
SELATPANJANG (Rakyat Riau) – Warga Juling
selatpanjang meminta Kepala Kejaksaan Negeri Selatpanjang untuk menindak lanjuti laporan warga terkait
gabungan kelompok tani (Gapoktan) Indah Makmur yang diduga fiktif. Bukan hanya
Ahmad Rodhi ( pembuatan gapoktan fiktif,red) yang diminta bertanggung jawab
namun pejabat di dinas Pertanian meranti serta Lurah Selatpanjang Barat di kaitkan
turut bertanggung jawab atas cairnya dana dari Program PUAP Pusat itu.
“ kita jelas tidak terima karena
dalangnya dodi (Ahmad Rosdi,red) sejauh ini masih melenggang kangkung, kita
tidak ingin terjadi hal serupa maka kami akan meminta kejari selatpanjang untuk
segera memproses laporan kami sehingga para pelaku tipikor ini dapat di hukum
sesuai perundangan berlaku” ujar Zaenal salah satu warga yang juga korban penipuan
kepada Rakyat Riau (24/3).
Menurutnya, bukan hanya ahmad rosdi
saja yang mesti bertanggung jawab namun pihak kelurahan selatpanjang barat
serta kepala dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai
pihak terkait di daerah juga mesti bertanggung jawab terlebih kita ketahui dari
penuturan Ahmad rosdi bahwasanya uang Rp 100 Juta tidak genap di terimannya ada
25 persen di bagikan untuk jatah dinas pertanian dan sisannya 25 persen lagi
untuk orang yang ikut meloloskan anggaran PUAP itu cair, ahmad rosdi hanya
terima uang Rp 50 juta” ungkap zaenal
Sementara Edy yang juga korban
penipuan gapoktan mengaku telah mendatangi kembali pihak kejari selatpanjang,
bahkan dirinya sengaja memastikan sejauh mana laporan warga juling di tanggapi
pihak terkait tersebut.
“ Baru baru ini kita kembali mendatangi
pihak kejari di bagian pidsus, disana kita mempertanyakan sampai sejauh mana
laporan atas gapoktan fiktif ini di tangani. Kita berharap laporan ini segera
dinaikan kasusnya ketahap penyidikan oleh pihak kejaksaaan” sebutnya.
Edi
juga berharap semua oknum yang melakukan korupsi uang negara di program
PUAP pusat ini mendapat ganjaran setimpal sesuai perbuatannya apalagi jika
terbukti pejabat dinas meranti dan lurah selatpanjang barat tersebut ikut
bekerjasama dalam hal korupsi ini agar di pecat dari jabatannya, “ kami tidak menginginkan pejabat di meranti
ini pejabat korupsi yang tidak banyak berbuat untuk membangun daerah, kita
harap pak bupati juga ikut respon atas adanya kasus dana PUAP yang di kongkalikongkan
oleh bawahannya” harap Edi.
Kepala kejaksaan negeri selatpanjang
Zainur Arifin Syah SH melalui anggota intel kejaksaan saat menerima kedatangan
warga memastikan semua laporan yang
datang akan di proses secepatnya “ kita akan menjamin semua laporan termasuk
laporan gapoktan akan di proses secepatnya, karena saat ini pihak kita sedang
sibuk melakukan pemeriksaan beberapa kasus yang lebih dahulu masuk ke kantor
jadi sabar saja ya pak” ungkap staf intel kejari tersebut. (don)
SMAN
1 Berharap Masuk Penilaian Sekolah Adiwiyata
SELATPANJANG (Rakyat Riau) – Sekolah adiwiyata yang
merupakan program dari kementrian lingkungan hidup RI ini terus di rebut dan di
ikuti ribuan sekolah di indonesia termasuk SMAN 1 Selatpanjang.kriteria sekolah
adwiyata satu persatu di lengkapi oleh sekolah papan atas di kota sagu
tersebut.
Kepala sekolah SMAN 1Selatpanjang H
Syahrial SPd Baru baru ini mengatakan keseriusan pihak sekolah untuk menggaet
predikat sekolah adiwiyata. Bahkan sejumlah fasilitas pendukung sekolah
adiwiyata satu persatu di lengkapi.
“ sekolah kita saat ini menargetkan
masuk kepada sekolah adiwiyata, saat ini biodata sekolah ini sudah masuk ke
dinas lingkungan hidup Provinsi Riau, mudah mudahan saja sekolah kita dapat masuk
dalam kriteria sehingga dapat di realisasikan usulannya kementerian lingkungan
hidup RI” Ujarnya berharap
Menurutnya, kriteria sekolah adiwiyata
di SMAN 1 selatpanjang sudah hampir tercukupi seperti taman hijau, labor hidup,
kebersihan serta materi pelajaran yang memasukan terkait kepedulian lingkungan
sekitar juga sudah di masuk dan dijalankan.” Akan kita cukupi kriteria sekolah
adiwiyata, mudah mudahan saja SMAN 1 Selatpanjang dapat masuk nominasi
penilaian sekolah adiwiyata di kementrian lingkungan hidup RI” harapnya. (don)