Telan Anggaran Rp 700
Juta Lebih
110 Kades, Lurah dan Camat Diklat di IPDN
Jatinangor Jabar
SELATPANJANG
(Rakyat Riau) – Seluruh Kepala Desa, Lurah dan Camat yang ada di seluruh
Kabupaten Kepulauan Meranti pada Selasa (21/5) besok akan di berangkatkan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyrakat Desa Kepulauan Meranti Ke Jatinangor Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat. Para pejabat desa,
Kelurahan dan Camat ini akan di timpal ilmu pemerintahan di IPDN.
Di sekolah yang banyak melahirkan
pejabat handal di Indonesia ini akan di jadikan pusat pelatihan bagi 110 Kepala
Desa dan Lurah serta Camat guna mendapat penambahan ilmu untuk menunjang
kinerja lebih baik.
Kepala Dinas PMD Meranti Drs Ikhwani
turut membenarkan pemberangkatan seluruh kades, lurah dan camat tersebut. “ kita
akan berangkatkan seluruh Kades, Lurah dan camat se Kepulauan Meranti menuju
IPDN Jatinangor pada Selasa 21 mei 2013 ini. Di IPDN ini kades, Lurah dan camat
akan mendapatkan pendidikan ilmu terkait pemerintahan. Kita harap dengan
didapatnya pembekalan ilmu di IPDN ini nantinya masing masing Kades, Lurah dan
Camat dapat menerapkan pengetahuannya dalam menjalankan pemerintahan desa
maupun kecamatan sehingga dapat berkembang secara baik” ujarnya baru baru ini di
damping Kepala Bidang Pemerintah desa Mardiansyah SSTP.
Plesiran Kades, Lurah dan Camat ke
Propinsi Jawa Barat ini di anggarkan Rp 700 Juta lebih. Sementara diklat
tersebut di jadwalkan berlangsung Lima Hari mulai 21 Mei hingga 25 Mei 2013.
Plesiran Ke IPDN Dianggap
Mubazir
Keberangkatan
110 Kades, Lurah dan Camat turut di sorot oleh sejumlah kalangan masyrakat,
bahkan diklat ke IPDN yang menelan anggaran biaya Rp 700 Juta lebih tersebut turut
di dapaingi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Muspida, Anggota Dewa serta beberapa
orang Wartawan di anggap masyarakat memubazirkan anggaran daerah.
“ Saya setuju jika Kades, Lurah dan
Camat di Meranti mendapatkan pembekalan ilmu pemerintah namun tidak harus plesiran
ke Jatinangor karena anggaran yang cukup besar itu dapat di perkecil dengan
mengundang para dosen IPDN ke meranti hal ini tentunya dapat memperkecil
anggaran daerah paling maksimal hanya habis tak kurang dari Rp 100 Juta” ujar
Jefri warga Selatpanjang Ahad (19/5).
Sementara Sekretaris Partai Hanura Fraksi
Bintang Reformasi H Muhammad Adil SH juga turut tidak setuju, dirinya menilai banyak
pembangunan di segala bidang yang butuh perhatian dan masih terlepas dari
kontrol pemerintah daerah.
“ Kita minta agar diklat Kades, lurah
dan Camat ini jangan di lakukan IPDN Jatinangor kalau dapat dilakukan di
Meranti saja, dengan mengundang pakar / dosen dari IPDN itu mungkin lebih baik sehingga
tidak terkesan mubazir, karena ini hanya persoalan diklat bukan rilek diri semata
karena disini ada penggunaan uang daerah yang tidak sedikit angkanya.dilain
sisi kita ketahui sejauh ini masyrakat meranti masih mengeluh dengan
pembangunan yang masih jauh tersentuh ke masyarakat harusnya ini perlu di
cermati dan di pikir ulang kembali” tegas Adil tidak setuju.(don)
